Penilaian Lomba Desa Anti Korupsi di Desa Bonto Kaddopepe, Galesong Utara, Kabupaten Takalar

Makassar, 24 Oktober 2024, Desa Bonto Kaddopepe, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, baru-baru ini menerima kunjungan dari Tim Penilai Lomba Desa Anti Korupsi yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi M. Akbar. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian evaluasi fisik atas berkas-berkas yang telah diajukan dalam rangka penilaian lomba tersebut. Turut mendampingi dalam kunjungan ini adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Provinsi Sulsel serta beberapa anggota tim dari Diskominfo SP Provinsi Sulsel. Hadir pula Kepala Dinas PMD Kabupaten Takalar yang mewakili Pj. Bupati Kabupaten Takalar.

Lomba Desa Anti Korupsi ini merupakan inisiatif penting yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi. Dalam setiap kabupaten, satu desa dipilih sebagai desa percontohan yang diharapkan menjadi model dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan desa.

Ketua Tim Penilai, Andi Akbar, dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjadikan desa-desa di Sulawesi Selatan, khususnya Desa Bonto Kaddopepe, sebagai pilot project dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

"Intinya bahwa dalam kegiatan kita ini, bagaimana kita bisa menjadikan desa kita  menjadi pilot project di kabupaten untuk bisa dicontoh oleh desa-desa lain dalam hal pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan desa," jelas Andi Akbar.

Desa Bonto Kaddopepe diharapkan dapat menjadi inspirasi dan teladan bagi desa-desa lain, tidak hanya di Kabupaten Takalar, tetapi juga di seluruh Sulawesi Selatan. Melalui penilaian ini, desa tersebut akan dinilai dari berbagai aspek, termasuk integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program-program pemerintah desa.

Dengan adanya program ini, diharapkan upaya pencegahan korupsi di tingkat desa semakin diperkuat, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa