DPMD Sulsel
  • Beranda
  • Profil
    • Visi Misi
    • Tugas Pokok dan Fungsi
    • Profil Pimpinan
    • Struktur Organisasi
    • Sumber Daya Manusia
  • Informasi Publik
    • Dokumen Perencanaan
    • Peraturan & Regulasi
  • Interaktif
    • LAPOR!
    • Whistleblowing System
  • Kontak
image

Prevalenasi Angka Stuntin di Sulsel Mulai Menurun

08 April 2024 1371 read Bidang
VIDEO :

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebut prevalensi angka stunting di Sulawesi Selatan (Sulsel) berdasar Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 sudah mulai menurun.

"Angka prevalensi stunting Sulsel pada 2022 mencapai 27,2 persen atau terjadi penurun 0,2 persen dari tahun 2021 sebesar 27,4 persen," kata Kepala Perwakilan BKKN Sulsel Shodiqin di Makassar,

Dia mengatakan apabila dibandingkan dengan angka stunting nasional yang capaian 21,6 persen, capaian stunting Sulsel terbilang masih tinggi.

Penurunan angka stunting kabupaten/kota di Sulsel yang sangat signifikan, kata dia, terjadi di Kabupaten Barru dengan capaian angka stunting pada tahun 2022 sebesar 14,1 persen turun sebesar 12,3 persen dari tahun 2021 yang capaiannya 26.4 persen.

Disusul Kabupaten Maros dengan capaian angka stunting tahun 2022 sebesar 30,1 persen dengan penurunan sebesar 7,4 persen dari tahun 2021 sebesar 37,5 persen.

pada beberapa pekan yang lalu, Tim Penggerak PKK Sulsel menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) di Hotel Claro, Kota Makassar,  Rakorda yang dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Kota se Sulsel ini dibuka Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin.

Dalam arahannya, Pj Gubernur menyampaikan tugas wajib PKK adalah menyelesaikan masalah stunting yang masih tinggi di Sulsel. Dimana, berdasarkan data yang ada, angka prevalensi stunting di Sulsel masih 27 persen.

"Tugas wajib PKK, prioritas, atasi masalah stunting ini. Ini juga adalah perintah dari Ibu Negara dan Ibu Mendagri, agar kasus stunting bisa diturunkan. Sulsel masih tinggi, 27 persen," kata Bahtiar.

Di Sulsel, kata Bahtiar, terdapat 18 ribu lebih Posyandu. Ini harus kembali dicek, apakah harus ditambah, dan bagaimana fasilitasnya. Dalam hal penanganan stunting ini, PKK harus bermitra dengan semua organisasi, seperti Persit, Bhayangkari, dan organisasi lainnya.

"Aplikasi pendataan stunting, yakni Inzting, pastikan digunakan semua kabupaten/kota, supaya ada kesamaan data, sehingga penanganan stunting bisa dilakukan dengan tepat," ungkapnya.


BIDANG
  • POPULER
  • TERKINI
  • Jalur Strategis Pemberdayaan Masyarakat
    10 Apr 2024
  • FGD Penyusunan Kebijakan
    09 Apr 2024
  • DPMD Provinsi Sulsel Dorong Kerjasama Sama Antar Desa
    17 Jan 2023
  • Bupati Berau Kagum Akan Kebersihan Desa Poleonro
    14 Feb 2020
  • Rapat Program dan Kegiatan APBDP T.A 2023
    14 Feb 2023
  • Rapat Koordinasi Penyusunan Usulan Program Prioritas Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Rangka RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025-2029
    17 Mar 2025
  • Wakil Gubernur Sulsel Terima Audiensi Kepala BKKBN Sulsel Terkait Percepatan Penurunan Stunting
    12 Mar 2025
  • Rapat Koordinasi Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025 di Sulawesi Selatan
    05 Mar 2025
  • Efisiensi Anggaran Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan: Gubernur Pimpin Langsung Relokasi APBD
    03 Mar 2025
  • Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Sulbar ke Dinas PMD Sulsel: Konsultasi Program Strategis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    27 Feb 2025

Arsip Berita Bidang

  • Bidang I 14
  • Bidang II 14
  • Sekretariat 14
  • ARSIP SELURUHNYA 2
Get in Touch

Keberadaan website ini kiranya masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi sekaligus publikasi kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarat dan Desa - Provinsi Sulawesi Selatan. Kritik dan saran kami harapkan, semoga Website ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Diskominfo Takalar

PENGUJUNG

KONTAK

  • Jalan -
  • Whatsapp xxx
  • Email: admin@dpmdsulsel.com

Dinas Pemberdayaan Masyarat dan Desa - Provinsi Sulawesi Selatan © Copyright 2024. All Rights Reserved.