TINJAUAN POLA PEMANFAATAN DANA DESA PROVINSI SULAWESI SELATAN, TAHUN 2015 - 2019

Makassar, 23 Desember 2019

Refleksi keberadaan desa atau dalam bahasa lokal masyarakat Sulawesi Selatan disebut dengan istilah wanua sebelum adanya Undang-Undang Desa tahun 2014 tidak lebih hanya sebatas kampung halaman, tempat bermukimnya penduduk yang umumnya bercocok tanam dan nelayan, homogen, memiliki tingkat kekerabatan yang kental dan mempunyai batas wilayah secara alamiah serta mempunyai unit administrasi yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.  Masih teringat dibenak kita semua, tugas-tugas unit administrasi sebagai pelayanan masyarakat lebih kepada membuat Surat Keterangan, Surat Jalan, Rekomendasi atau Izin, Surat Keterangan Tanah dan lain sebagainya, termasuk melayani warga dalam mengatasi percekcokan suami istri, pertikaian warisan, sengketa antar warga dan melayani upacara kematian, pesta dan lainnya. 

Dalam aspek pemerintahan, kala itu kepala desa belum dipilih secara langsung (pilkades) seperti saat sekarang ini tapi masih merupakan penunjukan langsung dari pemimpin tingkat kabupaten dengan kriteria yang sangat sederhana yaitu tokoh yang mempunyai kharismah, perkataanya didengar, berjiwa sosial, dari kalangan kerabat ataupun keluarga.

Dalam bidang penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, selama ini desa hanya sebagai lokasi proyek  atau objek penerima manfaat, bukan sebagai subjek pembangunan. Peran dan kondisi desa yang kurang kondusif tersebut mengakibakan masyarakat desa menjadi pasif, tidak memiliki motivasi apalagi kreativitasi dan lain sebagainya.  Kondisi demikian  berlangsung relatif lama,  turun temurun dan diwariskan kepada  para kepala desa dan perangkat desa baru.  Hal  itulah yang  menjadi salah satu penyebab masih banyaknya desa-desa yang termasuk dalam kategori miskin dan tertinggal.

Maksud dan Tujuan analisis ini memberikan gambaran secara ringkas tentang pembangunan desa sebelum dan setelah terbitnya Undang-Udang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Provinsi Sulawesi Selatan, tahun 2015-2019.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 sangat sadar akan perlakuan, kelemahan, karakter desa yang perlu keberpihakan secara nyata. Karena itu diperlukan perubahan terhadap perspektif dan substansi pembangunan yang lebih mengedepankan keberdayaan masyarakat yang memiliki keberagaman potensi sumberdaya alam, potensi kelembagaan, sosial,  ekonomi, adat, budaya,  dan  lain sebagainya.  Olehnya itu dalam berbagai regulasi desa ditekankan perlunya perubahan cara pandang dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan, pemberian kewenangan, pengembangan aspek demokrasi  desa dan lain sebagainya.