oleh : Muhammad Yusuf Mappe, SE.MSI

Makassar, 30 Maret 2020

Terbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa. Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa dijalankan oleh Badan Permusyaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat.Lahirnya Badan Permusyaratan Desa (BPD), dinilai sebagai institusi politik demokrasi di masyarakat pedesaaan dalam kehidupan demokrasi di desa. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimana fungsi Badan Permusyaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terhadap Program Pemberdayaan. Kasus Desa Madello Kecamatan Balusu kabupaten Barru Menggunakan metode penelitian kualitatif penulis menggali lebih dalam bagaimana fungsi BPD itu Pada fungsi  BPD dalam menjalankan tugasnya disini Penulis dapat menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa kurang optimal dan efektifnya pelaksanaan fungsi BPD Desa untuk mengatasi permasalahan dan factor factor penghambat maka perlu dilakukan koordinasi dan meningkatkan bentuk pola kerja sama yang baik antar Pemerintahan desa dan BPD, sehingga kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

FUNGSI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PENDAHULUAN

           Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, Otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreatifitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa Hal ini jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa. Dalam pemerataan pembangunan di desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan desa. Pembangunan desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun desa ke arah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif bagi pembangunan desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarakan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Berkaitan dengan penyelenggara