Gubenur Sulawesi Selatan Menghimpun dana CSR untuk disalurkan ke Desa Desa

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini tengah mempersiapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong pembangunan di Sulawesi Selatan. Hal itu disampaikan Gubernur Sulsel Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah M.Agr saat menerima Kepala Desa Poleonro Hardi S.Sos yang merupakan Lokasi Desa Labsite DPMD Sulsel bersama sejumlah Kepala Desa dari Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kabupaten Bone, Rabu pagi (10/4/2019) di Gubernuran Makassar.

Kebijakan tersebut antara lain, akan menghimpun dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Selatan untuk disalurkan ke desa-desa. “Jadi nanti penyalurannya melalui sistem satu pintu,” jelas Nurdin Abdullah.

Kebijakan lain adalah bekerjama dengan pemerintah Jepang untuk membangun BUMDes Mart melalui program Micoichi. “Dengan Pembangunan BUMDes Marta, produk-produk industri kecil yang dipasarkan oleh BUMDesa akan kita tampung. Terkait dengan itu kami berharap kualitas produk industri kecil di desa lebih ditingkatkan melalui packing sehingga cantik dan memiliki daya saing,” jelas Ketua Ikatan Sarjana Alumni Jepang ini.

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam di desanya, Gubernur mengaku akan menggandeng  Japan International Cooperation  Agency (JICA) atau Badan Kerja Sama Internasional Jepang. Kedepan katanya, JICA akan memberikan pendampingan masyarakat desa di Sulawesi Selatan.

Nurdin Abdullah mengaku memahami betul permasalahan yang ada di desa. Termasuk persoalan pemasaran hasil-hasil pertanian. Pada saat musim tanam katanya, semua intansi terkait hadir menawarkan program. Namun pada saat musim panen tidak ada lagi yang muncul di lapangan. “Yang kasihan kan petani kita, jadi korban,” tegasnya seraya menambahkan, dibutuhkan intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi kepada petani.

Didampingi Pendamping Profesional PKP Kemendes dan PDT Ir. Sjuhaily Kasim dan Ali Bas SE., M.Si, mantan Bupati Bantaeng ini mengapresiasi  permasalahan-permasalahan yang disampaikan para kepala desa. Menurut Gubernur Nurdin Abdullah, perencanaan pembangunan di Sulawesi Selatan tidak ada yang kurang. Persoalannya terletak pada implementasi perencanaan di lapangan, belum mampu memecahkan permasalahan yang ada di Desa. “Oleh karena itu, sentuhlah hal-hal yang konkret di Desa. Tawarkan kepada kami program-program yang betul-betul dibutuhkan dan mampu menyelesaikan permasalahan di Desa. Pasti akan kita bantu,” kunci Gubernur