Ditjen Bina Pemdes Gelar ToT Pelatihan Aparatur Desa di Sulawesi Selatan

Aparat pemerintahan baik di pusat maupun daerah saat ini menghadapi tantangan besar dan sangat kompleks dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.Karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan kapasitas yang sanggup menghadapi kondisi tersebut. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro mengatakan aparatur saat ini dibutuhkan 3000 ribu SDM untuk menjadi pelatih bagi Aparatur Desa. 

Program ini bertujuan Melatih Aparatur  Desa agar dapat mejalankan tata kelola pemerintahan desa dengan baik, transapransi, akuntabel dengan berpegang pada kaidah kaidah penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta dikelola secara partisipatif.

pada gelombang pertam ini, pelaksanaan Training and traineer untuk wilayah Sulawesi Selatan diikuti oleh 30 Aparat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. seluruh rangkain materi yang sampaikan oleh para fasilitor dapat diselesaikan dengan baik. 

profesionalisme para Fasilitator, mampu mentransfer seluruh informasi tentang metodologi Pelatihan kepada peserta serta berbagai aspek materi disampaikan, terkait penyelenggaraan pemerintan desa,. 

Hesty fasilitator asal instansi Balai Besar Bina Pemerintahan Desa Malang bersama ibu Herna dan bapak Nurjani merupakan fasilitator dari Instansi DPMD Prov. Sulsel, mengawal kegiatan ToT Pelatihan Aparatur Desa selama 5 hari, dimulai sejak 10 Juli dan berakhir pada sabtu 15 Juli 2023. bertempat di Hotel  Four Point by Sheraton  Makassar.

disela sela pembukaan, Eko Prasetyo menyampaikan melalui meeting Zoom, "Kita harus memiliki pikiran yang betul-betul ke depan. Makanya pelatihan ini harus bermanfaat", dan, "Indonesia sangat beruntung memiliki Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).Program ini merupakan kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank)" lanjutnya.

pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa yang diselenggarakan di sulawesi selatan bersamaan dengan beberapa provinsi yang ada wilayah bagian barat Indonesia, merupakan salah satu agenda prioritas Kemendagri.  Ini merupakan agenda untuk mengakselarasi peningkatan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. _@Valnsky